PKS KALTIM

Banjarbaru (27/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur bersama rombongan Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan guna mendapatkan masukan terkait RUU Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, rombongan diterima oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur dan perwakilan Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Fraksi PKS mengharapkan agar adat dan budaya Suku-Suku asli di provinsi yang ada di Kalimantan bisa diakomodir dalam Undang-Undang terkait. “Perlu penghargaan terhadap adat dan budaya suku-suku asli di masing-masing Propinsi Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur,” ujar legislator Dapil Kalimantan Timur itu. Aus Hidayat Nur melihat RUU terkait Provinsi ini belum mengakomodasi suku asli. “Dalam Pasal 19 ayat 2, suku besar seperti Kutai, Paser, Berau dan lainnya belum dimasukkan,” tegasnya. Merawat kebhinekaan dan

Tasikmalaya (26/01) — Diantara temuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas kecelakaan beruntun yang terjadi pada Jumat, (21/01/2022) di Balikpapan menunjukkan kondisi truk tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Walau ada beberapa temuan, Kemenhub hingga saat ini terus berkomunikasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan kepolisian untuk mendapatkan pemicu kecelakaan. KNKT tengah melakukan investigasi setelah menghimpun data di lapangan. Atas kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat meminta agar Kemenhub melakukan audit sistem manajemen keselamatannya sebagai pengelola jalan di Indonesia. “Jika kejadian kecelakaan itu baru terjadi sekali maka disebut serious incident dan wajib dilakukan mitigasi agar tidak terulang. apalagi mengakibatkan korban jiwa. Namun, bila kecelakaan terjadi berulang kali ini menandakan sistem manajemen keselamatan (SMK) pada pengelola jalan tidak jalan efektif. Harus d

Jakarta (25/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani berpartisipasi dibekukannya 12 juta peserta PBI BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). “Pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan alasan dibalik data yang dibekukannya. Masyarakat berhak tahu mengapa data mereka dibekukan, apalagi banyak dari mereka yang bergantung pada hal keterangan ini” kata Netty dalam media, Senin (24/01/2022). Pada rapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, Sekjen Kemensos mengatakan pemerintah sudah menetapkan 96,8 juta peserta PBI. Namun, dalam proses pembenahan data, disampaikan oleh Sekjen Kemensos ada 12 juta peserta PBI yang dibekukan kepesertaannya. “Pandemi ini sudah menambah banyak orang dengan kemisikinan baru, orang mengingat ekonomi. Jika kemudian ini hanya diterima sebagai sebuah upaya pembersihan data, seharusnya kalimat ini tidak bisa berhenti di sini saja,” kata Netty. Netty meminta agar pemerintah tidak lepas tangan dan punya so

Jakarta (26/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, mengutuk keras dugaan tindakan Bupati Non Aktif Langkat yang terjaring KPK, karena dugaan melakukan perbudakan dengan mengkrangkeng pekerja di dalam rumah bupati. “Sangat mengkhawatirkan, dan saya mengutuk keras atas tindakan perbudakan ini, karena hal ini sama seperti eksploitasi manusia (penjajahan),” Ucap Alifudin, Selasa (25/01/2022). Alifudin juga merasa kaget, bahwa di negara yang sudah merdeka ini masih ada pekerja yang dikrangkeng, lalu diperbudak untuk melakukan pekerjaan kasar dan dalangnya diduga adalah orang nomor 1 di daerah langkat atau bupati non aktif. “Saya berharap, aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan masyarakat harus bersama mengawal kasus ini, karena jika tidak di investigasi lebih dalam dan tidak diselesaikan kasus ini, maka khawatir akan muncul kejadian yang sama ini” tambah Alifudin Ketua BPW Kalimantan DPP PKS ini pun meminta kepada Kemenaker dan Komnas HAM agar bisa membuat kola

Silaturahmi dengan Ormas Gagak Bersatu, PKS Kaltim mengecam tindakan yang mengancam persatuan Indonesia Fotografer : Prasetya & Yusuf / PKS FOTO Samarinda -- Segenap pimpinan DPTW PKS Kalimantan Timur menghadiri undangan silaturahmi dari DPD Gagak Bersatu pada hari Rabu (26/01/2022) bertempat di Cafe Busam.id. Dihadiri langsung oleh Harun Al Rasyid, SH selaku ketua MPW sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi, H. Dedi Kurniadi selaku ketua DPW PKS Kaltim, Abdul Wahab Syahranie,S.Pd selaku Sekretaris umum DPW PKS Kaltim dan Arif Kurniawan, SP selaku Kepala Bidang Kaderisasi DPW PKS Kaltim. Dalam kegiatan ini pula DPW PKS Kalimantan Timur juga menyampaikan pernyataan sikap secara resmi berkaitan dengan pernyataan Edy Mulyadi yang meresahkan dan menyinggung masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur. Dalam pernyataan sikap tersebut yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS Kaltim, PKS sangat mendukung segala bentuk pelaporan EM ke pihak berwenang berkaitan dengan pernyataa

PRESS RILIS Penjelasan atas Pernyataan Tifatul Sembiring Assalamu’alaikum wr wb., Untuk menjawab kesimpang siuran pernyataan saya yang dipelintir sebagian media, yang seolah olah terkesan saya memprovokasi atas ucapan Sdr. Edy Mulyadi tentang Ibukota Negara (IKN) maka dengan ini saya sampaikan klarifikasi, meluruskan isi wawancara doorstop saya dengan para wartawan 24/01/2022. 1. Wartawan: Pak Tif, kenapa PKS menolak RUU IKN? Tifatul (TS): Pemindahan Ibu kota ini kan terkesan terburu buru ya. Menurut saya, hal-hal pokok yang prioritas ditangani saat ini adalah mengatasi dampak pandemi virus corona. Banyak masalah-masalah ekonomi, ada penyakit menular dan tidak menular yang sudah akut, PHK yang banyak terjadi dan seterusnya, dan seterusnya. Nah pindah ibukota ini kan nggak ada yang mendesak, ditunda dulu lah. Biayanya tinggi, beban APBN berat, perlu dukungan kebutuhan dasar: Makanan, air dan energi untuk membangun ibukota baru. 2. Wartawan: Kalau Edy Mulyadi itu siapa Pak Ti

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.  Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.  "Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri, Ahad (23/01/2022). Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.  "Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR